Pengurangan Sanksi Pajak Lewat Coretax: Ini Syaratnya!

Pendahuluan

Sanksi administrasi pajak dapat menambah beban wajib pajak. Namun, wajib pajak berhak meminta pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai ketentuan. Karena itu, pahami dasar hukum, persyaratan, dan prosedur sebelum mengajukan permohonan.

Saat ini, wajib pajak dapat mengakses layanan administrasi melalui Coretax DJP. Selain mekanisme umum berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, pemerintah juga menerbitkan kebijakan khusus melalui KEP-239/PJ/2026 yang berlaku sejak 8 Oktober 2026. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi sanksi yang memenuhi kriteria.

Apa Itu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak?

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan keringanan atas sanksi tertentu yang DJP tulis dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Fasilitas ini mencakup bunga, denda, atau kenaikan sesuai ketentuan.

Pada mekanisme umum, wajib pajak perlu menjelaskan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, serta melampirkan dokumen pendukung. Namun, pengurangan sanksi tidak menghapus pokok pajak terutang.

baca juga https://www.gpkonsultanpajak.com/jasa-pph-21-termurah-dan-terpercaya.html

KEP-239/PJ/2026: Siapa yang Dapat Memanfaatkan?

Selanjutnya, KEP-239/PJ/2026 memberi fasilitas khusus untuk sanksi tertentu: denda keterlambatan SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026 berstatus kurang bayar, jika wajib pajak menyampaikan SPT pada 8 Oktober 2026–30 Juni 2027; sanksi STP atau STP PBB yang terbit pada periode itu, jika wajib pajak membayar pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi terkait paling lambat 30 Juni 2027; serta sanksi SKP atas harta yang belum atau kurang wajib pajak ungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), jika DJP menerbitkan SKP pada 8 Oktober 2026–31 Desember 2027 dan wajib pajak membayar pokok pajak paling lambat 31 Desember 2027.

Karena itu, periksa lampiran keputusan sebelum mengajukan. Batas permohonan 1 Oktober 2028. Pemohon juga harus memenuhi PMK 118/2024 yang PMK 71/2026 ubah.

Syarat Pengajuan Pengurangan Sanksi Pajak

Periksa persyaratan berikut sebelum mengirim permohonan:

• Pastikan SKP atau STP dan jenis sanksinya termasuk dalam ketentuan yang memenuhi kriteria pengajuan.
• Penuhi syarat formal Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024; PMK 71/2026 memuat perubahannya.
• Siapkan alasan tertulis yang menjelaskan kekhilafan atau kondisi yang bukan merupakan kesalahan wajib pajak.
• Untuk fasilitas KEP-239/PJ/2026, lampirkan pernyataan bermeterai bahwa pemohon tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain. Jika pernah mengajukannya, siapkan bukti pencabutan.
• Perhatikan ketentuan pembayaran. Wajib pajak perlu membedakan mekanisme umum dan kebijakan khusus KEP-239/PJ/2026, termasuk aturan pembayaran pokok pajak dan sanksi.

Pemeriksaan awal membantu mencegah permohonan yang tidak memenuhi syarat.

Cara Mengajukan melalui Coretax DJP

Panduan DJP menjelaskan alur pengajuan berikut:

1. Masuk ke Portal Wajib Pajak Coretax menggunakan NIK atau NPWP 16 digit.
2. Jika bertindak sebagai wakil atau kuasa, pilih fitur impersonasi untuk mengelola akun wajib pajak yang bersangkutan.
3. Buka menu Layanan Wajib Pajak, lalu pilih Layanan Administrasi dan Buat Permohonan Layanan Administrasi.
4. Pilih jenis layanan Keberatan dan Non Keberatan, kemudian pilih Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
5. Isi data pada bagian Alur Kasus, periksa kembali informasi SKP atau STP, lalu simpan.
6. Buat dokumen PDF, lakukan penandatanganan elektronik, kemudian klik Submit.
7. Simpan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti bahwa sistem menerima permohonan.

Selanjutnya, pantau proses dan tanggapi permintaan klarifikasi DJP. Tampilan menu dapat berubah mengikuti pembaruan Coretax.

baca juga https://www.perizinandokumen.com/uncategorized/laporan-tahunan-pt-2025/

Hindari Kesalahan, Konsultasikan dengan Great Performance Consulting

Kesalahan memilih dasar hukum, membaca periode fasilitas, atau menyiapkan dokumen dapat menghambat pengajuan. Karena itu, Great Performance Consulting (GPC) menyediakan jasa konsultasi perpajakan dan pendampingan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.

GPC membantu menelaah SKP dan STP, memeriksa kelayakan permohonan, menyusun alasan dan dokumen pendukung, serta mendampingi proses administrasi melalui Coretax DJP. Pendampingan GPC membantu Anda memahami pilihan sesuai kondisi dan aturan.

Periksa hak Anda sebelum sanksi pajak menambah beban. Hubungi Great Performance Consulting untuk membahas kondisi pajak Anda dan menentukan langkah pengajuan yang tepat. DJP tetap menentukan persetujuan, sedangkan persiapan cermat membantu pengajuan lebih tertib.